Rabu-Kamis, 28-29 Maret 2018 dilaksanakan acara MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kabupaten Tegal yang diselenggarakan di Taman Rakyat Slawi Dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal dr Widodo Joko Mulyono, M.Kes, MM dan seluruh SKPD Kabupaten Tegal. Dengan narasumber yaitu Dr. Abdul Fikri Faqih, MM (Wakil Ketua Komisi X DPR RI) dan Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM (Dirjend. Dukcapil Kemendagri. Dengan pembahasan diskusi isu strategis pembangunan Tahun 2019 dan permasalahan kependudukan. Selain diskusi yang melibatkan masyarakat dan para SKPD Kabupaten Tegal. MUSRENBANG Kabupaten Tegal Tahun 2018 juga dimeriahkan dengan stand-stand kreatif dari seluruh SKPD Kabupaten Tegal dan para aktivis...

Rabu, 21 Maret 2018 dilaksanakan rapat koordinasi persiapan kegiatan MUSRENBANG Kabupaten Tegal Tahun 2018. Dalam hal ini peserta dari SKPD Kabupaten Tegal. Dihadiri oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Program M. Faried Wajdy, S.Sos, M.Si. dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Drs. Akhmad Uwes Qoroni, M.T. BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Tegal sebagai narasumber yang menjelaskan persiapan musrenbang yang akan dilaksanakan pada tanggal 28-29 April 2018 di Taman Rakyat Slawi.

Tidak hanya menjelaskan mengenai materi apa saja yang harus dipersiapkan namun juga susunan acara yang diikuti oleh para peserta...

Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang perorangan atau badan yang akan melaksanakan pembangunan bangunan dalam rangka memberi kepastian hukum mengenai lokasi yang akan dilakukan pembangunan sebelum mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB).
-IPR dapat diberikan jika terhadap lokasi yang dimohon/diminta ada kesesuaian dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
-IPR diberikan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
-IPR berlaku selama lokasi tersebut dipakai sesuai dengan pemanfaatannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
-setelah IPR diperoleh, untuk bangunan berbentuk komplek (lebih dari 3 bangunan) atau bangunan non rumah tinggal, baik perorangan atau badan hukum wajib membuat rencana tapak (site plan) yang disahkan oleh walikota ...

Penyusunan RKPD Menurut Permendagri 54 Tahun 2010

RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yaitu dokumen perencanaan daerah untuk  periode 1 tahun. RKPD disusun UNTUK MENJAMIN keterkaitan dan konsistensi antara: 1. perencanaan,  2. penganggaran, 3. pelaksanaan, dan 4. pengawasan. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. RKPD harus menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta LKPj, LPPD, dan ILPPD.

RKPD memuat: 1). Rancangan kerangka ekonomi daerah, 2). Program prioritas pembangunan daerah, dan 3). Rencana kerja yang terukur, pendanaan dan prakiraan maju. Penetapan program prioritas berorientasi pada: pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Berikut kami lampirkan Dokumen RKPD Tahun 2018 yang dapat didownload 

Jumat, 2 Maret 2018 dilaksanakan rapat persiapan Musrenbang Kabupaten Tegal 2018 di Ruang Rapat Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal. Dihadiri oleh Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Ir. Suharmanto sebagai pimpinan rapat tersebut. Dengan para kepala bidang dan kasubid, seerta pejabat fungsional di Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal. 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang diatur dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Perkembangan perencana...